Coretan

DINAMIKA RENT SEEKING DI INDONESIA

BAWAKALEM. Gordon Tullock pada tahun 1967 mengembangkan teori rent seeking yang berarti ‘pemburu rente’. Istilah ‘rent’ dalam perkembangannya tidak sama dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Fenomena rent seeking selalu ada hubungannya dengan monopoli ekonomi. Kemudian rent seeking (pemburu rente) bermakna suatu proses perusahaan mencari keuntungan dengan cara manipulasi dari situasi ekonomi (politik, birokrasi dan regulasi) melalui perdagangan.

Istilah rent seeking pertama kali dikenalkan oleh Anne Krueger pada tahun 1973 dalam tulisan mengenai ulasan pemikiran Gordon Tullock. Menurut Didik J. Rachbani bahwa ‘perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan  usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lain disebut pemburu rente (rent seekers)’.

Bagi Indonesia rent seeking bukanlah hal yang baru, praktik ini mulai berkembang pada era Pemerintahan Soeharto. Kurangnya pengawasan yang efektif dan semuanya dibawah kendali pemerintahan menimbulkan rent seeking berkembang di berbagai sektor, misalnya di bidang ekonomi dan politik.

Namun, bukan berarti era pemerintahan sekarang bersih terjauh dari rent seeking, praktiknya saat ini pejabat yang ingin mendapatkan dukungan dari kaum kapitalis akan berbalas budi melalui berbagai proyek pemerintahan yang pada akhirnya terjadi rent seeking. Tentu tiada lain dan tiada bukan dalam prosesnya rent seeking cenderung berakibat korupsi (merugikan keuangan negara), dan hanya membuat kaum kapitalis semakin kaya raya.

Praktiknya oknum para pengusaha akan bekerja sama secara sinergis dengan pejabat pemerintahan yang memiliki akses perizinan dan birokrasi untuk mempermudah pelaksanaan proyek yang diambil. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung mendukung kebutuhan dari pengusaha sehingga memperoleh keuntungan daya murah, akses atas informasi yang mudah berdasarkan kebijakan tersebut.

Pada prinsipnya rent seeking merupakan praktik ekonomi yang bertujuan memonopoli ekonomi dengan cara mempengaruhi atau melobi Pejabat (penguasa) guna mendapatkan perlindungan dan atau mendapatkan hak guna sumber daya atas hal yang dituju.

Selain itu upaya tersebut dilakukan tiada lain untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha tersebut. Contohnya perusahaan A melobi pemerintah agar mengurangi tarif bea cukai kepada pemerintah, mark up anggaran proyek pemerintahan, mafia gas, dan lain sebagainya.

Tentu hal tersebut sangat berdampak bagi perekonomian nasional yang sangat merugikan masyarakat. Permasalahan lain yang ditimbulkan yaitu terjadinya kesenjangan akan begitu cepat antara orang kaya dengan orang miskin: ‘Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin’.

Solusi yang dapat ditawarkan menurut Fajar R. Zulkarnaen dalam paparan materi Latihan Kader 3 HmI Badko Jawa Barat pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 di Cianjur yang berjudul ‘Globalisasi: Aktor Pengusaha, Pemilik Modal, dan Penentu Kebijakan Dalam Fenomena Praktik Reent Seeking’ menyampaikan bahwa penyelesaian dalam rangka meminimalisasi rent seeking, yaitu:

Pengusaha, pemilik modal dan pejabat mesti meningkatkan idealisme yang berlandaskan ideologi agar dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi selaras dengan tujuan perekonomian nasional.

Kebijakan yang dibuat oleh pejabat dalam bentuk regulasi selalu berkeadilan ekonomi dan berkeadilan sosial bagi seluruh pihak, kemudian pengusaha dan pemilik modal selalu taat dan tunduk berdasarkan kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk regulasi oleh pejabat, tanpa terkecuali.

Masyarakat yang belum mempunyai modal besar dapat berinvestasi sosial dan ekonomi, artinya investasi sosial yang dilakukan seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk umat, contohnya menjadi pemateri, ikut serta dalam seminar ekonomi, dan sebagainya.

Sementara investasi ekonomi dilakukan sejak dini, seperti membuat bisnis berbasis digitalisasi dan terlibat dalam investasi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan diharapkan masyarakat menjadi para aktor pengusaha dan pemilik modal yang ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan global.

Penulis:
Muhammad Nur Jamaluddin, S.H.
Ketua Bidang Kajian Keilmuan
HmI Cabang Bandung Periode 2019/2020
Utusan HmI Badko Jawa Barat

Facebook Comments

Terpopuler

To Top