Coretan

PENGAMANAN DAULAT ENERGI INDONESIA

BAWAKALEM. Indonesia sebagai salah satu negara terkaya akan sumber daya alam, selalu menjadi perbincangan bahkan perebutan dunia dalam pemanfaatan kekayaan alamnya. Salah satu sumber daya alam yang paling disoroti dunia adalah minyak dan gas bumi.

Pada tahun 2019 konsumsi minyak Indonesia sebesar 1.600 barel per hari, sementara produksi hanya mampu 800 barel per hari. Hal tersebut akan menjadikan proses dari ketahanan energi nasional. Pemerintah hanya mampu membuat stok minyak mentah untuk 3-4 hari, sementara stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh PT Pertamina hanya bertahan 21 hari.

Tentu hal tersebut akan membuat kekhawatiran publik atas ketahanan energi yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan cenderung melakukan impor minyak ke luar negeri, seperti ke Singapura dan ke Arab Saudi.

Berdasarkan International Energy Agency (IEA) bahwa ketahanan energi merupakan ketersediaan energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Menurut Yogi bahwa ekspor minyak bumi secara global ke negara-negara lain oleh Arab Saudi menjadi isu yang populer.

Ada 3 (tiga) komponen dalam pasokan energi, yaitu: (1) estimasi permintaan energi yang presisi sebagai dasar perencanaan penyediaan pasokan energi, (2) kehandalan (reliability) pasokan energi yang diusahakan oleh badan usaha, dan (3) harga energi yang menjadi sinyal bagi badan usaha untuk masuk dalam penyediaan energi.

PT Pertamina sebagai bagian dari BUMN yang mengelola dan mengembangkan ketahanan energi di Indonesia. PT Pertamina sangat berperan penting bagi pengamanan daulat energi di Indonesia.

Namun, realita yang terjadi selalu tersaingi oleh PT Cefron, dan perusahaan swasta lainnya yang mengkapitalisasi minyak dan bumi Indonesia. Semuanya itu dilakukan cenderung mengingkari amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, ‘segala hal yang menyangkut hajat banyak orang dikuasai oleh negara demi kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat’.

Arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sangat berpengaruh terhadap ketahanan energi nasional, apabila kebijakan tidak pro terhadap kemakmuran rakyat, maka sudah dipastikan ketahanan energi nasional terhambat bahkan hanya bermanfaat bagi segelintir orang yang dikenal sebagai mafia minyak atau mafia gas bumi.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan di era Pemerintahan Jokowi yaitu mengenai Mandatori B20. Mandatori B20 adalah mandat dari pemerintah. Mewajibkan pencampuran solar 80% dengan biodiesel 20%. Program ini dijalankan secara masif di semua sektor terhitung tanggal 1 September 2018.

Mandatori B20 diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Ada dua permasalahan sekaligus yang dipecahkan dengan mandatori B20. Defisit bahan bakar. Dan kelebihan pasokan minyak kelapa sawit. Selain itu juga Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai solar B30.

Ada beberapa permasalahan pula dalam PT Pertamina itu sendiri diantaranya adanya pengerdilan Pertamina sebagai perusahaan milik negara dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina sebagai kontraktor disamakan dengan kontraktor swasta lainnya, adanya disparitas harga, pelarangan Pertamina mengelola keuangan secara lansgung, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan uraian di atas, ada 5 (lima) hal dalam mengamankan daulat energi Indonesia sebagaimana telah disampaikan oleh Arie Gumilar sebagai Pemateri Latihan Kader 3 HmI Badko Jawa Barat pada hari Senin, 27 Januari 2020 pukul 22.00 WIB di Cianjur dalam materi yang berjudul ‘Strategi dan Taktik Indonesia Berdaulat Energi’, yaitu:

  1. Kebijakan harga dan keamanan agar hasil sumber daya energi tidak diselundupkan ke luar negeri.
  2. Mengembalikan semua kontrak kerja sama yang sudah terminasi kepada negara melalui Pertamina.
  3. Instrumen kebijakan di bidang fiskal yang terkait energi seperti insentif pajak dan bea masuk terhadap peralatan energi terbarukan dan konservasi energi.
  4. Penelitian dan pengembangan (research and development) di bidang energi alternatif dan konservasi energi untuk penguasaan Iptek guna mengembangkan industri berbasis teknologi energi terbarukan dan konservasi energi oleh Petroleum Fund, dan keuntungan PTM dikembalikan ke PTM BBM Gas/Ethanol.
  5. Pemberlakuan standar untuk memberikan jaminan akan kualitas produk, baik produk energi maupun produk peralatan/sistem energi yang diproduksi di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang berhubungan dengan energi terbarukan dan konservasi energi.

Selain itu ada upaya untuk menyelesaikan daulat energi nasional melalui cara sebagai berikut:

  1. Tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek, tetapi mencakup kebijakan jangka panjang yang komprehensif dan integratif dan berkesinambungan yang memperhatikan: keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan aspek kebangsaan.
  2. Berharap Indonesia mampu mengoptimalkan potensi sumber energi alternatif lainnya yang lebih bersih dan ramah lingkungan secara optimal energi baru terbarukan. Untuk mencapainya, dibutuhkan peran aktif dan kerja sama banyak pihak: pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, mahasiswa, serikat pekerja / buruh, lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren, masyarakat, dan media.

Penulis:
Muhammad Nur Jamaluddin, S.H.
Ketua Bidang Kajian Keilmuan
HmI Cabang Bandung Periode 2019/2020
Utusan HmI Badko Jawa Barat

Facebook Comments

Terpopuler

To Top