Coretan

IMPLIKASI PERANG DAGANG AMERIKA VS TIONGKOK BAGI INDONESIA

BAWAKALEM. Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok nampaknya semakin jelas terlihat dengan menaikkan tarif-tarif komoditas sejak September 2019. Pinter Abdullah sebagai Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyampaikan bahwa hal tersebut akan berdampak pada perekonomian global, tak terkecuali Indonesia.

Perlambatan perekonomian global yang terjadi sekarang pun salah satunya disebabkan oleh perang dagang Amerika vs Tiongkok. Perlambatan ekonomi global akan berdampak pada harga dan permintaan komoditas ekspor Indonesia semakin menurun.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump sebagai Presiden Amerika yaitu menetapkan tarif 15% terhadap barang impor dari Tiongkok senilai lebih dari USD 125 miliar (sekitar Rp 1,7 kuadriliun), termasuk pada pengeras suara canggih, pengeras suara praktis Bluetooth dan banyak jenis alas kaki.

Kebijakan Trump tersebut dapat membuat ekspor Tiongkok menjadi lebih rendah sehingga mengharuskan penekanan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok itu sendiri. Kebijakan Trump tersebut menghambat kebijakan “Made in Cina 2025” yang mengarahkan pada industri inovatif berbasis sains dan teknologi. Sebagai balasan yang dikakukan oleh Tiongkok adalah menerapkan tarif 5% atas minyak mentah Amerika mulai 1 September 2019.

Selama ini neraca perdagangan Indonesia selalu mencatat defisit dengan Tiongkok. Indonesia menjadi negara satu-satunya di ASEAN yang neraca perdagangannya mengalami defisit dengan Tiongkok. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia terhadap Tiongkok tercatat US$13,89 miliar sepanjang tahun 2017, karena ekspor Indonesia ke Tiongkok senilai US$21,32 miliar lebih kecil dibanding impornya, yakni US$35,51 miliar. Ekspor terbesar Indonesia ke Amerika dan Tiongkok kemungkinan akan terpengaruh.

Sementara impor dari kedua negara tersebut, terutama Tiongkok, dikhawatirkan akan semakin membanjir ke Indonesia dengan harga murah yang akan memukul barang-barang produksi dalam negeri. Inilah yang menjadi implikasi dari perang dagang Amerika vs Tiongkok bagi Indonesia.

Adapun salah satu strategi dalam meminimalisasi hal tersebut yaitu mengoptimalkan pemenuhan permintaan komoditas dalam negeri. Selain itu adalah Indonesia perlu terus berupaya mencari alternatif pasar baru dilakukan dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.

Kebijakan diplomasi ekonomi diarahkan untuk diversifikasi pasar dan negara tujuan komoditas ekspor. Strategi jangka menengah, pemerintah tentu harus mulai memetakan pasar-pasar ekspor baru (nontradisional) sebagai alternatif kerja sama perdagangan.

Pemerintah Indonesia harus mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai pihak, terutama dengan negara pasar potensial nontradisional seperti Asia selatan, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang belum digarap secara maksimal. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) juga perlu dilakukan sebagai penangkal dampak buruk dari adanya perang dagang.

Termasuk di sektor pariwisata, pelaku usaha perlu mengantisipasi mengingat wisatawan asal Tiongkok di Bali tahun lalu menduduki peringkat teratas, disusul Australia, India, Jepang, Inggris, dan AS. Kondisi tersebut pelaku usaha wisata perlu membidik pasar wisatawan di luar Tiongkok dan Amerika, terutama pasar potensial India dan Timur Tengah.

Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap nasib produksi lokal agar tetap memiliki daya saing menghadapi kondisi perang dagang ini. Peningkatan daya saing industri dalam negeri menjadi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi target pasar.

DPR harus mengarahkan dan mengawasi pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi perang dagang dengan fokus pada perluasan pasar. Diplomasi ekonomi Indonesia harus diperkuat dengan memiliki roadmap yang jelas.

Negara pasar yang mulai mencatatkan kinerja ekonomi bagus harus digarap secara serius. Tidak hanya dalam kegiatan ekspor-impor yang sudah berjalan, tetapi juga melalui kegiatan diplomasi ekonomi lainnya, yaitu dengan mengajak untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor.

Dibutuhkan kinerja diplomat ekonomi yang dapat memberikan informasi ekonomi akurat dan menguntungkan perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilakukan, antara lain dengan menyelenggarakan temu bisnis oleh kedutaan besar Indonesia di luar negeri sebagai upaya diplomasi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan bilateral maupun investasi. Indonesia membutuhkan diplomasi ekonomi yang komprehensif dan penuh perhitungan agar bisa survive dalam situasi global yang serba kompleks dan ambigu.

Penulis:
Muhammad Nur Jamaluddin, S.H.
Ketua Bidang Kajian Keilmuan
HmI Cabang Bandung Periode 2019/2020
Utusan HmI Badko Jawa Barat

Facebook Comments

Terpopuler

To Top