Coretan

100 Hari Jokowi – Ma’ruf: Banyak Tugas Dan PR

BAWAKALEM. Penuntasan HAM yang masih remedial.

Penulis menilai pemerintahan Jokowi tidak mengedepankan penyelesaian pelanggaran HAM, tapi justru meneruskan impunitas. Hingga 100 hari kerja di periode kedua, pemerintahan Jokowi tidak menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM.

Pemerintah yang lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur dan merampas ruang hidup masyarakat. Selain itu upaya negara dalam mempermudah masuknya investasi, justru membatasi hak-hak sipil berpendapat dan berekspresi.

Pemerintah hanya membuat kebijakan yang menguntungkan swasta. RUU Omnibus Law, penghapusan IMB dan amdal menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun saat ini.

Pemerintah justru memilih penanganan kasus pelanggaran HAM melalui jalur non yudisial. Kontras menilai hal ini bertentangan dengan amanat undang-undang, karena seharusnya rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan melalui jalur hukum.

Beban masyarakat yang kian berat: kenaikan dan pencabutan

Kenaikan Iuran BPJS.
Awal tahun 2020 menjadi kado pahit bagi masyarakat. Sebab iuran BPJS naik dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2020. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Di mana iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik, masing-masing kelas naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 dan Rp51.000 menjadi Rp110.000. Sementara itu Rp42.000 untuk kelas III.

Rencana subsidi elpiji 3 Kg dicabut.
Pemerintah berencana mencabut subsidi pada elpiji 3 kilogram. Harga elpiji 3 Kg diperkirakan akan naik menjadi Rp35.000 dari harga saat ini berkisar Rp18.000 sampai Rp21.000.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menyebut, bahwa jika penyaluran subsidi Elpiji (LPG) 3 Kg diterapkan tertutup. “Penerapan subsidi Elpiji tertutup tidak lagi pada barang, tapi tepat sasaran,” kata Djoko, Jakarta, Selasa (14/1).

Pemberantasan korupsi yg masih belum ada titik ideal

Penulis menyoroti terkait komitmen pemberantasan korupsi Jokowi. Menurut penulis, sejak UU KPK baru dibahas hingga disahkan, Jokowi seperti tak punya kepedulian.

Jokowi terkesan membiarkan kekuatan pro koruptor menyedot habis energi pemberantasan korupsi. Hingga, yang tersisa adalah bau-bau amis korupsi yang dipelihara oleh KPK saat ini.

Pelemahan semangat anti korupsi ini adalah monumen kegagalan utama dan mendasar bagi Jokowi-Amin. Percuma dengan semua program ambisiusnya, jika penyakit korupsi ini dengan mudah akan merusak semuanya pada waktunya, korban perdana pemberantasan korupsi yang telah lemah ini adalah kader partai asal Jokowi yakni PDIP. Dan di hadapan itu, Jokowi masih saja diam. Menyedihkan.

Selain itu, penulis menyesalkan keterlibatan aktif Menkumham Yasonna Laoly untuk sesuatu yang tak seharusnya dilakukannya sebagai pejabata negara yaitu terkait kasus Harun Masiku. Namun, hal itu dibiarkan saja oleh Jokowi.

Yasonna kemungkinan lebih ingin dikenang sebagai abdi partai ketimbang sebagai seorang profesional yang memberikan sumbangsih bagi kuatnya dunia penegakan hukum di Indonesia. Naasnya, Jokowi sama sekali tak bersuara terkait apa yang dilakukan pembantunya itu.

Penulis:
Muhammad Zeinny H.S
Ketua Bem Kema Fpeb UPI
Koordinator Isu ekonomi Makro FMEB
Kader Himpunan Mahasiswa Islam

Facebook Comments

Terpopuler

To Top