Coretan

Virus Corona dan Tanggung Jawab Negara

Ada adagium yang mengatakan, Hanya cinta dan kemanusiaan yang bisa menyatukan umat manusia, melampai batas geografi dan identitas pribadi.

BAWAKALEM. Hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Hari yang tidak pernah kita bayangkan sebagai warga negara maupun sebagai umat manusia. Virus Corona atau Covid-19 yang saat tulisan ini ditulis pada 23 maret 2020 sudah menginfeksi 514 orang, 48 orang meninggal, dan 29 orang dinyatakan sembuh. Virus Corona tidak hanya mengancam kebebasan kita sebagai warga negara, tetapi juga mengancam kehidupan kita sebagai umat manusia.

Konstitusi telah memberi mandat kepada negara khususnya pemerintah untuk memenuhi hak warga negara, maka pemerintah adalah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Hak yang diberikan konstitusi kepada warga negara beberapa di antaranya adalah hak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat pelayanan umum yang layak.

Konstitusi dalam Pasal 28 H UUD 1945 telah mengamanatkan hak-hak itu untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak hanya sampai disitu, warga negara juga berhak untuk mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Saat ini pemerintah sudah berusaha mencegah penyebaran virus ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara. Penyediaan informasi dan edukasi yang disediakan dan bisa diakses di situs resmi www.covid19.go.id. Selain penyediaan situs website, pemerintah juga mengaktifkan kanal informasi melalui sms blast dengan pengirim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan call center 119 Kementerian kesehatan (Kemenkes).

Berharap penuh pada pemerintah bukanlah pilihan bijak jika masyarakatnya sendiri lepas tangan atau tidak mau terlibat dalam penanganan wabah ini. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.

Maka dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam menghadapi wabah ini. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatasi wabah ini, akan tetapi tanggung jawab ini kita artikan karena pemerintah mempunyai kekuasaan dan instrumen untuk bertindak dan memaksa.

Pasal 152 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya”.

Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular “Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.”

Sejauh ini pemerintah baru bisa menghimbau untuk melakukan gerakan sosial seperti social distance. Padahal presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan mempunyai power dan kekusaan yang besar yang bisa ia gunakan agar bisa mengukur, mengontrol dan bahkan memaksa agar semuanya efektif dalam penanganan wabah ini.

Tapi Kalau sebagian orang social distancing dan sebagiannya masih berkerumun, wabah ini tidak akan ada selesai penularannya. Membubarkan keramaian mungkin masih bisa dilakukan pemerintah, tapi memaksa orang stay di rumahnya inilah yang susah.

Contohnya seperti di Italia, polisi mondar-mandir memastikan orang-orang tidak keluar rumah. Yang keluar rumah tanpa kepentingan didenda jutaan euro. Sudah ada ribuan yang didakwa karena melanggar dekrit darurat pemerintah Italia.

Di Italia yang sudah menugaskan polisi dan memberlakukan denda saja masih banyak yang melanggar, lalu bagaimana dengan yang hanya sekedar himbauan?

Di Indonesia bukan tanpa alasan masyarakat masih belum bisa mengikuti himbauan ini. Di Wuhan, stay at home dan work from home berhasil karena masyarakatnya memiliki ekonomi ata tabungan yang cukup untuk bertahan hidup di rumah.

Di Italia stay at home tapi makan mereka terjamin, dijamin oleh pemerintah. Jadi yang sudah seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia adalah menghimbau dan menjamin warga negara bahwa tetap di rumah tidak mengancam kehidupan karena tidak tersedianya makanan.

Pemerintah tidak bisa paksa warga di dalam rumah. Akan tetap terus terjadi pergerakan massa, walau kecil. Padahal yang bergerak bisa jadi sudah positif covid-19 namun tanpa gejala apa-apa. Ini yang membuat skenario social distancing buyar. Sebagian diam di rumah sebagian lagi tidak, virus tetap menyebar.

Penulis merasa bahwa himbauan saja belum cukup untuk menangani virus ini. Kalau mau seperti Wuhan dan Italia yang benar-benar serius memaksa warganya diam di rumah, negara harus berani menjamin kehidupan di luar rumah tidak sama bahayanya dengan kehidupan di dalam rumah.

Berbeda di Korea Selatan, tanpa dekrit pemerintah warganya secara sadar dan dengan sendirinya mengisolasi dirinya di dalam rumah. Tetap di rumah dan bekerja dari rumah. Bahkan di Korea Selatan, pemuka agama yang masih mengadakan aktivitasnya di luar rumah, dituntut dengan pasal pembunuhan karena dinilai mengancam nyawa orang banyak. Untuk meniru Korea Selatan perlu kesadaran masyarakat yang tinggi. Butuh edukasi yang banyak terhadap masyarakat.

Namun pada akhirnya jika negara khususnya pemerintah hanya mampu menghimbau, maka kita harus ikuti himbauan itu. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan kita kenapa pemerintah hanya bisa menghimbau yang tidak perlu kita jawab hari ini.

Mari kita laksanakan himbauan itu, dengan mencintai diri sendiri. Dengan mencegah diri kita tertular yang artinya kita sedang mencegah orang-orang yang dekat dan kita cintai tertular. Maka dengan ini kita sedang melakukan upaya penyelamatan terhadap negara dan peradaban umat manusia.

Maka atas nama cinta dan kemanusiaan mari bersama-sama dan bersatu melawan ancaman virus ini. Atas nama cinta dan kemanusiaan kita doakan agar para korban meninggal diterima amal ibadahnya, yang terinfeksi kita doakan segera sembuh dan tetap manjadi perhatian khusus negara.

Dan terima kasih kepada tenaga medis yang berada di garda terdepan menghadapi virus ini. Mempertaruhkan cinta dan nyawanya demi kemanusiaan. Semoga baik-baik saja.

Penulis:
Fazril Amri
Sekretaris Kebijakan Publik Kammi Bandung

Facebook Comments

Terpopuler

To Top