Warta

Soal Refocusing APBD Untuk Covid-19, DPRD Jabar Ingatkan Ridwan Kamil Jangan Gegabah

BAWAKALEM. Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengingatkan Gubernur Ridwan Kamil agar tidak bersikap gegabah dan hantam kromo dalam melakukan refocusing APBD Jabar untuk penanganan wabah virus Corona melalui realokasi APBD Jabar, agar refocusing tidak berdampak fatal.

Daddy menjelaskan, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Implementasi intruksi yang berisi tujuh butir perintah tersebut tentu saja diserahkan kepada para kepala daerah. Pada tahap inilah semua stakeholders bisa melihat kemampuan gubernur/bupati/wali kota mengolah APBD,” tegas Daddy, Senin (6/4).

Daddy menilai kemampuan seorang Ridwan Kamil dalam mengolah APBD itulah yang nantinya akan sangat dirasakan oleh masyarakat.

Namun, kata Daddy, sebelum masyarakat, yang akan lebih merasakan terlebih dahulu adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pasalnya, OPD adalah instansi yang pertama kali akan merasakan konsekuensinya. OPD harus bersiap memilah dan memilih program/kegiatan mana di lingkungannya yang mau tidak mau dan suka tidak suka anggarannya direalokasi atau bahkan diamputasi.

Daddy menyebutkan, Gubernur juga lah yang berhak menentukan pemilahan program tersebut. Pemangkasan atau pengurangan program/kegiatan tersebut pasti akan mempengaruhi banyak hal.

“Langkah tersebut tidak bisa dilakukan dengan hantam kromo. Jika sifat kebijakan pemangkasannya dilakukan hantam kromo, bisa fatal akibatnya,” tegasnya.

Daddy menyatakan, realokasi anggaran dapat dilakukan dengan alternatif, seperti menentukan berapa volume anggaran yang akan direalokasi untuk setiap OPD dan OPD sendiri yang memutuskan program/kegiatan yang akan diamputasi atau hanya dikurangi.

“Alternatif kedua, gubernur melalui TAPD (Tim Akselerasi Pembangunan Daerah) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) menentukan program/kegiatan yang dihapus atau dikurangi. Tidak perlu semua anggaran dipangkas, hanya anggaran-anggaran tertentu saja,” paparnya.

Menurutnya, refocusing yang dilakukan secara gegabah akan berakibat fatal. Terlebih, jika semua program/kegiatan dipangkas rata hingga 50 sampai 60 persen.

“Memang langkah tersebut dinilainya lebih mudah dan tidak perlu bersusah payah untuk memilih dan memilah dan target yang diinginkan akan lebih mudah diperoleh,” ujarnya.

Namun, langkah tersebut akibatnya bisa fatal. Target masih melekat, tetapi anggaran dipangkas. Padahal, anggaran yang tersisa, bisa jadi tidak ke kiri tidak ke kanan.

“Selain itu, beban akhir atas ketidaktercapaian itu tetap menjadi beban pimpinan/kepala OPD. Alternatif yang dipilih akan sangat menentukan hasil akhir. Atau, pilihannya tetap hantam kromo” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top