Warta

DPRD Jabar Minta Pelatihan Prakerja Diganti Dengan BLT

BAWAKALEM. Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya meminta pemerintah meninjau ulang penyedia jasa pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja yang mengakomodir penyedia jasa pelatihan online untuk penanganan pengangguran di Tanah Air.

Abdul Hadi menilai pelatihan daring (online) paket kartu Prakerja layak dicoret, gagasan agar ada modifikasi paket prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja atau Kementerian Koordinator Perekonomian untuk wilayah Jawa Barat.

“Saya menyampaikan saat ini para pengangguran atau tunakarya lebih membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” kata Hadi, Jumat (17/4).

Dirinya menambahkan di tengah maraknya PHK pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat.

“Sehingga aset mereka, seperti smartphone, biasanya telah mereka gadaikan atau jual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun tidak, mereka tak akan sanggup membeli pulsa yang cukup karena uang yang ada telah dialihkan untuk kebutuhan lainnya yang lebih prioritas,” katanya.

Oleh karena itu, program pelatihan daring yang dimasukkan ke dalam paket kartu prakerja tidak lagi efektif. Apalagi, pada masa penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, banyak masyarakat yang ekonominya terdampak.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jabar segera mengirimkan surat kepada presiden atau kementerian terkait. Tujuannya agar pelatihan online pada paket prakerja untuk Jawa Barat sementara dicoret dulu,” ucapnya.

Anggota DPRD Jabar dari Dapil Karawang-Purwakarta itu menjelaskan, saat ini masyarakat butuh dana tunai agar bisa bertahan dalam menjalankan kehidupannya dan keluarganya masing-masing.

“Dengan adanya Rp1 juta yang seharusnya digunakan untuk pelatihan online, minimal bisa menyelamatkan dua keluarga apabila masing-masing mendapatkan Rp500 ribu,” jelas Hadi.

Hadi berharap masukannya itu bisa tersampaikan dan diapresiasi positif oleh para pengambil keputusan di tingkat pusat.

“Masukan ini juga membutuhkan dukungan masyarakat luas agar modifikasi program kartu prakerja untuk selama masa Covid-19 ini bisa direalisasikan,” ungkapnya seperti dilansir Jabarnews.com.

Dirinya pun mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari anggota dewan di semua level, pimpinan daerah, hingga masyarakat sipil berbagai profesi dan masyarakat umum lainnya, bisa menyerukan modifikasi tersebut kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top