Warta

PSBB Tingkat Provinsi, Legislator Jabar: Penyaluran Bansos Perlu Mekanisme Jelas Dan Terukur

BAWAKALEM. Permohonan Pemprov Jabar mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan RI, patut diantisipasi dampak sosialnya. Jangan sampai kebijakan tersebut malah merugikan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Anggota DPRD Jabar, Nasir mengatakan, dalam menghadapi PSBB tingkat provinsi, pemerintah kota dan kabupaten hingga pemerintah paling bawah harus bersinergis menyalurkan dana Bansos atau jaring pengaman sosial. Jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain.

“Jika ada kekeliruan bisa disampaikan baik-baik. Misalnya, jika ada kuwu atau kades yang protes, tidak usah disampaikan melalui video hingga viral, alangkah bijaksananya menggunakan mekanisme yang berlaku,” ujar Nasir, Sabtu (2/5).

Berkaitan dengan PSBB, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengungkapkan, pada prinsipnya pihaknya tetap mendukung pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Saya dukung untuk mempercepat penanggulangan Covid-19 di provinsi terbanyak penduduknya di nusantara ini,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya mengingatkan persoalan paling prinsipil yang terjadi saat pemberlakukan PSBB adalah ketersediaan pangan untuk penduduk. Karenanya, dirinya mendorong, sebelum diberlakukan PSBB harus terlebih dahulu disepakati formula pemberian dan penyaluran Bansos bagi masyarakat terdampak Covid 19.

“Perlu ada mekanisme yang jelas dan terukur antara Pemprov Jabar dan pemkab maupun pemkot dalam penyalurannya,” ungkapnya.

Nasir menerangkan, realitas saat PSBB diberlakukan yang terdampak bukan hanya keluarga miskin terdata pada DTKS, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Bukan hanya itu, profesi lainnya seperti guru ngaji, pegawai honorer, pekerja dan buruh harian, pedagang kecil, akan merasakan dampaknya, dengan berkurangnya pendapatan.

“Silahkan Pemprov dan Pemkab/Kota berembuk terlebih dahulu, bagaimana skema pemberian dan penyaluran bansos, berapa KK yang ditanggung oleh Pemprov dan berapa yang ditanggung pemkab atau pemkot,” paparnya.

Kemudian dijelaskan dia, jika telah disepakati, dalam proses penyalurannya disalurkan dalam waktu dan cara yang sama, agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

“PSBB tanpa perencanaan yang matang hanya akan menyisakan kerawanan sosial di masyarakat. Terutama dampak sosial ekonomi yang paling vital,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top