Warta

Distribusi Bantuan Gubernur Di Garut Tertunda, DPRD: Barangnya Jadi Mubadzir

BAWAKALEM. DPRD Jawa Barat ikut menyoroti tertundanya pendistribusian sembako bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut.

Pasalnya, akibat dari kejadian itu, empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.

“Barang itu menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang Gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak Covid-19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” ucap Anggota DPRD Jawa Barat, Edi Rusyandi, Senin (11/5).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tidak mampu membereskan data untuk alokasi bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19. Bahkan, dinilai ceroboh. Pasalnya, data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran.

Selain itu, menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, seperti kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan bahkan mengakibatkan penumpukan bantuan bansos di beberapa tempat.

“Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan risiko-risiko yang tidak matang. Ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan Pemdaprov Jabar,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top