Coretan

Kampus Tidak Memberikan Kompensasi UKT, Meningkatkan Angka Kemiskinan Di Indonesia

BAWAKALEM. Covid-19 yang pada tanggal 2 Maret 2020 disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai kasus Covid pertama di Indonesia dengan jumlah kasus 2 orang. Sampai pada hari ini, tanggal 17 Mei 2020 kasus Covid di Indonesia sudah mencapai 17.025 kasus positif, dimana 3.911 dinyatakan sembuh dan 1.089 dinyatakan meninggal.

Melihat kasus Covid di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah dan tidak dapat di perkirakan kapan pandemi akan berakhir, dalam hal ini pemerintah tentu mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melakukan pencegakahan penularan dimulai dari kebijakan belajar di rumah, Work From Home sampai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering kita sebut PSBB.

Pandemi Covid-19 Menyebabkan PHK
Penerapan PSBB karena Covid-19 ini tentunya memberikan dampak, baik dari sosial dimana setiap orang dibatasi untuk bisa berinteraksi secara langsung dan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, sehingga interaksi menggunakan medi sosial semakin meningkat. Kemudian dampak ekonomi yang banyak dirasakan akibat adanya Covid-19 ini, yaitu PHK besar-besaran dimana angka yang sudah dirilis oleh kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) sebanyak 2,8 juta orang per 20 april.

Bahkan, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) bidang UMKM, Suryani Motik menyatakan, warga yang menjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa, jika covid-19 tidak cepat selesai.

Efek domino PHK terhadap pendidikan di Perguruan Tinggi
Dengan adanya PHK secara besar-besaran sudah tentu akan menjadi efek domino, salah satunya dalam bidang pendidikan terkhusus di perguruan tinggi. Dalam pendidikan di perguruan tinggi hal yang terasa karena adanya Covid-19 adalah dimulai dari tidak efektifnya perkuliahan karena dilakukan dengan cara daring, sehingga banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya internet cukup mahal karena pemakainan internet yang meningkat.

Dalam hal ini tidak sedikit kampus yang tidak memberikan subsidi kepada mahasiswa untuk kebutuhan kuliah daring sehingga banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti perkuliahan. Kemudian tidak sedikit pengajar yang kurang terampil dalam penggunaan fasilitas belajar daring.

Kemudian tidak semua mahasiswa memiliki jaringan internet yang baik, sehingga ada beberapa kasus mahasiswa perguruan tinggi meninggal karena mencari jaringan internet untuk mengikuti perkuliahan.

Dalam hal yang sama karena PHK yang dilakukan besar-besaran, banyak mahasiswa yang orang tuanya merupakan korban PHK dan di rumahkan, mahasiswa merasa keberatan jika di semester selanjutnya harus tetap membayar UKT secara penuh, sehingga mahasiswa menuntut pihak kampus untuk memberikan transfaransi UKT selama adanya Covid-19 karena perkuliahan dilakukan dengan cara daring, sehingga UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa tidak dialokasikan untuk biaya praktikum, sarana pembelajaran, dan gedung perkuliahan.

Kemudian agar kampus memberikan kompensasi UKT, karena hal ini sejalan dengan siaran pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) No.052/SP/MRPTNI/V/2020 pada poin 1 bahwa sebagaimana diatur dalam pasal (6) permen Dikti No.39/2017 tentang perubahan UKT untuk itu, kebijakan berupa pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran kluster, pembayaran meng-ansur dan penundaan pembayaran UKT.

Permohonan keringanan UKT juga terus di suarakan mahasiswa tingkat akhir yang dalam penyelesaian penelitian skripsi terkendala karena tidak bisa mengambil data dari lapangan.

Kebijakan Kampus
Kebijakan kampus dalam hal ini kebijakan UKT sepenuhnya ada pada pimpinan perguruan tinggi, maka besar harapan kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus terkait dengan perkuliahan dan UKT harus mengedepankan kepentingan mahasiswa terkhusus dalam keadaan pandemi seperti saat ini.

Sebagai contoh beberapa kampus negeri yang memberikan perpanjangan masa studi dan pembebasan pembayaran UKT kepada mahasiswa tingkat akhir untuk semester selanjutnya adalah UNPAD dan ITB.

Hal ini seharusnya mendorong kampus-kampus negeri lain untuk mengikuti kebijakan yang sama apalagi di perkuat dengan pers MRPTNI. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk kampus-kampus swasta untuk ikut melaksanakan kebijakan yang sama.

Karena tidak dipungkiri dengan banyak orang tua mahasiswa yang terkena dampak ekonomi karena pandemi menjadikan pula banyak mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Padahal upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat yang harus di tunaikan.

Sudah tentu dengan banyaknya mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga mengurangi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehingga mengurangi daya saing di dunia kerja yang dalam hal ini dapat meningkatkan pula angka kemiskinan di indonesia yang saat ini saja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 24,79 juta jiwa, apalagi di tambah dengan kurangnya daya saing dari sumber daya manusia Indonesia.

Penulis:
Firli Restu Ihsan
Ketua Departemen Sosial Politik
BPO KM FPTK UPI/
Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan
HMI Komisariat PTK

Facebook Comments

Terpopuler

To Top