Warta

Rawan Picu Masalah, DPRD Jabar Minta Pemprov Segera Selesaikan Sertifikat Sekolah

BAWAKALEM. Jumlah sekolah yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat setidaknya berjumlahnya 831. Namun terdapat sekitar 600 sekolah yang belum jelas kepemilikan tanahnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, jumlah sekolah yang sudah memiliki sertifikat sekitar 200an sekolah, lalu masih ada lebih dari 600 sekolah yang belum jelas sertifikatnya.

Beberapa waktu lalu, dirinya melaksanakan rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membahas perihal sertifikat tanah yang belum jelas.

“Ini sekolah negeri milik pemerintah, yang terdiri dari SMA, SMK, SLB. Kemudian saya kemarin juga rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik), ada 61 sekolah termasuk yang kami kunjungi beberapa waktu lalu yang status tanahnya masih milik desa,” ucapnya, Jumat (14/8).

Menurut politisi asal PKS itu, pihak desa juga mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah. Artinya harus ada peran dan perhatian dari jajaran Pemprov Jabar untuk menyelesaikan problem tentang sertifikat tanah.

“Kalau kasus yang baru terjadi di SMKN 1 Cipatat, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tanah itu oleh Kepala Desa diratakan menggunakan alat berat. Jadi tanah yang sudah ada penunjukkan lokasi dari Bupati untuk sekolah, kini diratakan lalu dijadikan akses jalan oleh desa,” katanya.

“Padahal tanah itu sedang dalam proses pengajuan sekolah kepada Direktorat Pendidikan SMK di Kementrian untuk dibangun sarana belajar, laboratorium, serta mushola,” tambahnya.

Ia menilai, persoalan sertifikat harus segera ditangani, karena nanti akan menimbulkan masalah – masalah baru. Seringkali terjadi sekolah yang di segel oleh desa, bahkan diusir.

Sementara itu Gus Ahad menilai dampaknya dari permasalahan sertifikat ini belum terasa karena peserta didik belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika nanti pembelajaran sudah normal, rawan menjadi ketegangan sosial.

“Jadi pemerintah harus memikirkan urusan aset itu tidak bermasalah. Kami sedang mengomukasikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk memperhatikan hal ini,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top