Warta

PSBMK Diterapkan, DPRD Jabar Minta Pemprov Harus Jamin Kebutuhan Masyarakat

BAWAKALEM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) seharusnya sudah bisa menjaminkan kebutuhan logistik masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Hilal Hilmawan memaparkan, Pemprov Jabar harus mengevaluasi pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Karena ketika PSBMK diterapkan tidak ada aktivitas lagi nantinya.

“Jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah,” paparnya, Senin (14/9).

Ia menambahkan, pendistribusian bansos harus menggunakan data yang konkrit dan jelas, agar tepat sasaran. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah saat ini adalah mengevaluasi semua kebijakan.

“Kemarin itu semrawut menurut saya. Akhirnya jadi berantakan,” tambah politisi asal fraksi Golkar.

Kemudian, beber Hilal, pihaknya tidak dilibatkan secara maksimal perihal input data yang digunakan. Pemprov hanya sebatas menanyakan kepada eksekutif yakni gugus tugas.

“Pendistribusian ke masyarakat juga kami awasi, apakah sudah tepat atau salah lagi. Jangan sampai nantinya terjadi lagi yang mendapatkan dobel bantuan,” pungkasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top