Warta

DPRD Jabar Minta Kemenhub Untuk Konsisten

BAWAKALEM. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) makin tak jelas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Barat) mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Anggota komisi IV DPRD Jabar, Hasbullah Rahmat mengatakan, Bandara inklav atau milik TNI AU, dikembalikan ke fungsinya yakni sebagai keamanan negara. Kedepannya Bandara Husein Sastranegara kembali pada fungsinya sebagai skuadron tempur, maka semua penerbangan sipil harus ke BIJB Kertajati.

“Dalam tata ruang wilayah kami sudah atur seperti itu,” ucapnya, Senin (21/9).

Hasbullah menjelaskan, pihaknya perihal tata ruang wilayah sudah diatur sedemikian rupa. Lalu rencana kedepan akan seperti Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) yang tidak digunakan untuk penerbangan sipil.

“Karena perbangan sipil dari Yogyakarta dipindakan ke Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo,” jelasnya.

Pihaknya berharap Bandara Husein pun sama seperti Adi Sucipto, yang mengembalikan fungsinya sebagai skuadron tempur TNI AU. Maka seluruh penerbangan sipil, domestik, maupun internasional bisa dilakukan di BIJB Kertajati.

“Kalau kebijakan tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka BIJB Kertajati akan menjadi sangat prospek. Itu kedepannya ya,” pungkasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top