Warta

Unras Buruh, DPRD Jabar: Jangan Abaikan Gerakan Itu

BAWAKALEM. Unjuk rasa dan mogok kerja nasional dilakukan oleh buruh pada tanggal 6 hingga 8 oktober, untuk menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan pada Senin (5/10).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh aksi tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, aksi yang dilakukan oleh kaum buruh merupakan bentuk reaksi dari pembahasan RUU Ciptaker. Sehingga, membuat kaum buruh marah.

“Terus terang kami sebagai wakil rakyat dari Provinsi Jabar mengharap agar pemerintah pusat itu jangan meremehkan gerakan ini,” kata Gus Ahad sapaan akrabnya, Rabu (7/10).

Menurutnya, saat ini sedang terjadi proses sistematis untuk penghilangan hak-hak materi para buruh. Seperti, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang dihapuskan terus kemudian hak-hak untuk pesangon untuk cuti bahkan status karyawan kontrak yang seumur hidup.

“Sangat banyak aspek ketenagakerjaan yang tidak berimbang, antara kepentingan pengusaha yang jauh lebih diutamakan dibanding kepentingan buruh,” tuturnya.

Ia menjelaskan, saat ini para kaum kapital yang besar ini terus melakukan rekasaya-rekayasa sosial lewat perundangan diantaranya, UU Cipta Kerja. Ketika dahulu bernama RUU Cipta Lapangan Kerja digulirkan kontroversi sudah tajam dan semakin menajam.

Kendati demikian, Gus Ahad meminta pemerintah untuk bernegosiasi dengan kaum buruh agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar. Ia berharap agar ada proses negosiasi atau perlunakan untuk memperkecil jarak ini apalah sebuah kebaikan.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top