Warta

DRPD Jabar Sampaikan Aspirasi SP SB Kepada Presiden Dan DPR RI

BAWAKALEM. Merespon massa aksi yang telah berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 oktober tahun 2020 di Jawa Barat (Jabar). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar menyampaikan aspirasi Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) se-Jabar melalui surat yang telah diterbitkan tanggal 8 oktober 2020 di Kota Bandung, yang ditunjukan kepada Presiden dan DPR RI.

Wakil DPRD Jabar, Achmad Ru’yat memaparkan, pihaknya menanggapi penyampaian aspirasi yang secara bergelombang dari SP SB serta juga kekuatan mahasiswa. Lembaga DPRD sebagai repersentasi penyampaian aspirasi publik perlu merespon dan UU Ciptaker yang telah ditetapkan oleh DPR RI dan kesepakatan dengan Pemerintah Pusat.

“Aspirasi yang disampaikan banyak kekuatan yang menyatakan menolak UU tersebut dari buruh karena beberapa hal,” paparnya, Kamis (8/10).

Kami sebagai wakil rakyat secara kelembagaan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak yang berwenang Ketua DPR RI dan juga kepada Pemerintah Pusat, Presiden Joko Widodo, imbuh Achmad Ru’yat. Ia meminta kepada Sekwan agar surat tersebut disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Karena kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, UU Ciptaker merupakan kesepakatan secara politik DPR RI bersama Pemerintah Pusat. Ia berharap aspirasi yang disampaikan secara bergelombang, agar daoat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Kemudian, Wakil Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya membacakan surat tersebut,

Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya UU Ciptaker oleh DPR RI 5 oktober 2020. Di Provinsi Jabar telah terjadi aksi unjuk rasa (unras) dan penolakan terhadap UU tersebut dari Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) se-Jabar.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRD Jabar menyampaikan aspirasi SP SB yang menyatakan dengan tegas menolak UU Ciptaker yang telah disahkan serta meminta diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

Surat tersebut diterbitkan di Kota Bandung, tanggal 8 oktober tahun 2020 dan ditangani oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ahmad Ruhiyat serta distempel.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top