Warta

DPRD Minta Pemprov Jabar Sampaikan Surat Permohonan Ke KemenPAN-RB

BAWAKALEM. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal tersebut guna mengatasi permasalahan guru honorer yang tidak lulus Computer Assisted Tes (CAT) PPPK sebanyak 148 dari 935 peserta.

Wakil Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengungkapkan, terkait teknis administratif kewenangannya bukan di Jabar akan tetapi berada di Pemerintah Pusat. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun memiliki keterbatasan kewenangan, sehingga pihaknya akan melakukan pendekatan kemanusiaan.

“Guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun,” ungkap Gus Ahad sapaan akrabnya, Kamis (15/10).

Ia mewakili Komisi V DPRD Jabar mengimbau agar Pak Gubernur memperhatikan para guru honerer, misalkan dengan membuat surat permohonan kepada Kementerian terkait dengan alasan kemanusiaan agar mereka mendapatkan status yang layak.

Gubernur dapat melampirkan 148 daftar nama guru honerer yang tidak lolos seleksi PPPK dengan tujuan dapat diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.

“Saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Pemprov atau Negara untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para guru honorer,” ujarnya.

Imbauan nurani yang perlu dikuatkan, imbuh Gus Ahad, dengan arti diberikan hak-hak untuk mempunyai status yang layak seperti menjadi PPPK yang sekarang programnya pun telah tersedia. Para guru honorer mulai menerima gaji dari ratusan ribu, namun beberapa waktu lalu dinaikan menjadi Rp 2.040.000.

“Artinya mereka sudah lama mengabdi dengan remunerasi yang ‘sangat-sangat memprihatinkan,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top