Warta

Tak Gunakan Air Secara Penuh Jadi Dalih Enggan Bayar Pajak

BAWAKALEM. Perusahaan yang menfaatkan air berusaha mengakali dengan berbagai alasan tidak dikenakan kewajiban pajak air permukaan (PAP). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) mengaku Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PAP masih minim kontribusinya.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin mengungkapkan, PAP merupakan kewenangan Pemprov Jabar, sedangkan pajak air tanah menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Namun pada kenyataannya selama ini PAP masih belum maksimal.

“PAP jadi primadona di sektor perpajakan tapi belum maksimal. Ada apa? Ya banyak faktornya,” ungkapnya, Kamis (22/20).

Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan air permukaan dengan sengaja tidak membarui izin serta yang tidak memiliki izin pun turut memanfaatkan air. Tak sedikit perusahaan air minum nasional hingga multinasional yang memanfaatkan air tanpa izin, bahkan usaha perorangan, pabrik, perkantoran sampai perusahaan non perusahaan air minum yang memodifikasi menjadi perusahaan air minum.

“Satu diantaranya berada di Garut, dari 13 hanya 3 perusahaan yang memiliki izin. Sisanya melakukan operasi tanpa membayar pajak, mereka merupakan perusahaan daerah dan swasta besar,” tuturnya.

Lalu, Husin menegaskan, terdapat perusahaan yang berdalih tidak menggunakan air permukaan secara maksimal sehingga tidak membayar pajak, padahal telah sekian lama mengolah air. Berdasarkan temuan DPRD Jabar terdapat potensi PAD dari PAP yang hilang dikarenakan dalih dari perusahaan tersebut.

“Akibatnya, PAD Jabar dari PAP hanya 50 miliar per tahun. Padahal potensi penerimaan dari PAP dapat mencapai 320 hingga Rp 500 miliar pertahun,” tegasnya.

Selain itu, rendahnya penerimaan PAD dari PAP yakni rendahnya tarif dasar, sejak tahun 2002 pajaknya hanya Rp 60 per m³. Hingga saat ini tidak ada kenaikan tarif, ada kekeliruan dari Pemprov Jabar, yang kurang responsif serta disarankan segera merevisi aturan soal tarif dasar PAP.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top