Warta

DPRD Desak Pemprov Jabar Perbaiki Regulasi PAP Agar Tak Merugi

BAWAKALEM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai ada tumpang tindih terkait kewenangan Pajak Air Permukaan (PAP) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat. Dengan itu, DPRD meminta Pemprov Jabar memperbaiki regulasi terkait hal tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Husin menjelaskan, ketumpang tindihan kewenangan mengakibatkan kewenangan yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemprov kini menjadi Pemerintah Pusat, begitu juga sebaliknya. Ia menilai, hal tersebut disebabkan miss komunikasi antara Pemprov Jabar dengan Pusat.

“Sebenarnya pajak dari sektor ini punya potensi yang besar bagi Pemprov Jabar, tapi ya itu (ada tumpang tindih kewenangan),” jelas Husin, Jumat (23/10).

Selain itu, terdapat persoalan yang memengaruhinya yakni tidak adanya alat ukur jelas untuk menghitung penggunaan air yang dimanfaatkan perusahaan atau perorangan. Pasalnya, selama ini Pemprov tidak berani berinvestasi untuk pengadaan alat tersebut.

Alat ukur tersebut sangat penting, guna mengantisipasi praktik penipuan dalam pengukuran penggunaan atau pemanfaatan air permukaan yang dilakukan perusahaan. Ia menuturkan, tujuan mereka jelas yakni untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

“Gara-gara tak ada alat ukur jelas, selama ini banyak perusahaan hanya membayar pajak air permukaan dari laporan penggunaan air yang tolak ukurnya tidak jelas, hasil dimanipulasi. Jadi perhitungannya seolah-olah pasif, Pemprov Jabar hanya menerima saja,” tuturnya.

DRPD Jabar meminta Pemprov segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait kewenangan pengeloaan air permukaan. Lalu, segera berinvestasi untuk mengadakan alat ukur jelas dalam perhitungan penggunaan atau pemanfaat air permukaan.

“Agar target penerimaan pajak air permukaan sebesar 320 hingga 500 miliar di 2020 (perubahaan) atau di awal 2021 bisa terealisasi,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Husin, hal tersebut juga mengatasi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan di Jabar dengan mengambil keuntungan yang besar tetapi tidak membayar pajak. Serta, perusahaan yang membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top