Warta

DPRD Jabar Libatkan Tim Ahli Dan Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan

BAWAKALEM. Sejak digulirkan beberapa bulan lalu, kini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memasuki tahapan akhir. Namun, Raperda Penyelenggaraan Perkebunan yang bertujuan menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2013 masih belum dapat dikatakan selesai.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar, Ade Ginanjar mengatakan, ada beberapa pasal yang mungkin yang disesuaikan dengan persoalan yang berkembang saat ini. Sehingga pihaknya belum dapat mengatakan finalnya seperti apa, karena sedang di tahap pembahasan pasal per pasal.

“Kami juga mendapatkan masukan dari tim ahli ataupun dari pihak lain yang terkait dengan Raperda Perkebunan,” ucap Ade, Senin (26/10).

Pihaknya juga akan meminta masukan dari pihak perkebunan swasta atau lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. Pihaknya kini menampung dulu masukan dari pihak terkait, sehingga kedepannya akan disinkronkan pada pasal dalam Raperda Perkebunan.

“Jadi saat ini kami belum bisa memutuskan hasil terkait Raperda Perkebunan,” imbuhnya.

Baru-baru ini Pansus VIII telah mengunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), guna menanyakan tanaman yang menjadi andalan di Jateng. Dari kunjungan tersebut, nantinya akan disinkronkan dengan perkebunan yang ada di Provinsi Jawa barat Jabar.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top