Warta

Sampaikan RAPBD Tahun 2021 Dan Propemperda, DRPD Jabar Akan Siapkan Sanksi

BAWAKALEM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Paripurna dengan protokol kesehatan yang beragendakan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 yang disampaikan oleh Gubernur, dan persetujuan Program Pembentukan Perda (Propemperda).

Wakil Ketua DPRD Jabar, Oleh Soleh menjelaskan, dalam rapat tersebut terdapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Perda Jabar nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum perlindungan masyarakat.

Ketertiban tersebut meliputi kegiatan masyarakat, dari tingkat RT dan Pemerintah, dalam Raperda tersebut, diatur tentang jumlah orang, waktu, protokol kesehatan, dan perizinan penyelenggaraan kegiatan.

“Yang jelas Peraturan Daerah (Perda) untuk mengawal masyarakat untuk lebih tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ucap Oleh Soleh, Senin (2/11).

Sehingga, kata Soleh, mampu menghasilkan output penanganan Jabar yang mampu menzerokan terkait Covid-19. Termasuk di dalam Raperda tersebut ada sanksi.

Namun, terkait sanksi pihaknya belum dapat menentukan sanksi seperti apa yang akan ditetapkan dalam Raperda tersebut.

“Kami diskusikan dan putuskan, sanksi pasti ada. Mudah-mudahan awal desember sudah selesai,” ungkapnya.

Selain itu, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengalami perubahan. Pasalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun berubah.

Lalu terdapat inovasi ekonomi yang terdapat pada Raperda mengenai penyertaan modal Pemprov Jabar untuk mengubah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimiliki menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Facebook Comments

Terpopuler

To Top