Warta

Irfan Suryanagara: Usulan Perubahan Bentuk BPR Bertujuan Menjangkau Masyarakat Menengah Ke Bawah

BAWAKALEM. Beberapa hari lalu Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengusulkan perubahan bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Perseroan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Hal tersebut disambut baik oleh DPRD Jabar, karena pihak legislatif melihat peluang untuk mengembangkan BPR, yang selama ini kesulitan menjangkau masyarakat, khususnya menengah ke bawah.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Irfan Suryanagara mengatakan, saat ini BPR masih berbentuk PD karena menggunakan Perda lama. Sehingga, untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bertujuan untuk lebih berkembang, maka Perda perlu diubah dan perubahan status BPR.

“Ternyata bank konvensional agak susah menyentuh masyarakat secara langsung, dengan alasan kapabel dan bankable,” ucap Irfan, Kamis (5/11).

Meski di bank konvensional, kata Irfan, terdapat berbagai macam kredit. Namun pada praktiknya tidak semudah yang ditawarkan.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan masyarakat di kalangan menengah ke bawah dan kepada bank emok atau rentenir, yang bunganya puluhan persen.

“Masyarakat lebih percaya ke bank emok, karena diberikan berbagai kemudahan saat meminjam uang,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan membentuk lembaga keuangan sejenis BPR, serta diproyeksikan untuk ke depannya mampu turun ke masyarakat. Tentu, pihaknya juga berharap dengan rencana tersebut pada praktiknya tidak akan serumit bank konvensional dan tidak sebebas bank emok.

“Bunganya tidak tinggi, mungkin di bank emok 20 persen sebulan, di BPR hanya 17 persen setahun. Untuk menumbuhkan itu maka diperlukan aturan baru,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top