Warta

Komisi I DPRD Jabar Terima Aspirasi PEKAT Terkait TAP

BAWAKALEM. Organisasi Masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT) menyampaikan aspirasi terkait tupoksi Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) kepada Komisi I DPRD Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Abdy Yuhana menjelaskan, yang dipersoalkan oleh ormas PEKAT yakni terkait legal standing TAP di hadapan hukum. Sebab, disitu erat kaitannya dengan dasar hukum yang menurut PEKAT bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

“Lalu dalam komposisi keanggotaan TAP itu banyak mengakomodasi mantan tim sukses Pilgub Jabar, dan terdapat anggota yang masih bertalian keturunan dengan Pak Ridwan Kamil,” ucap Abdy, Jumat (27/11).

Ia menyebut, terkait aspirasi yang disampaikan oleh PEKAT, sebelumnya juga telah berkembang di DPRD Jabar. Bahkan, fraksi PDIP menyampaikan langsung di rapat Paripurna saat Gubernur Jabar menyampaikan LKPJ.

“Tadi Biro Hukum Jabar menyampaikan terkait legalitas TAP telah diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub), dan merupakan perbaikan dari keputusan – keputusan sebelumnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pihak Komisi I DPRD Jabar akan mendiskusikan hal tersebut untuk menjawab pernyataan sikap dari PEKAT. Pada prinsipnya, kata Abdy, segala jabatan harus berdasarkan sumber kewenangan, regulasi UU di eksekutif, delegasi, dan mandat.

“Jangan sampai ketiga hal tersebut tidak ada, dan jika tidak ada maka bisa jadi Gubernur melakukan penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan konsisten melakukan pengawasan terkait efektivitas TAP. Sehingga, jangan sampai bicara recofusing, akan tetapi pembiayaan gaji anggota TAP menjadi beban APBD.

“Terkait besaran gaji yang diterima oleh anggota TAP masuk dalam Sekda, khususnya di Biro Umum dan bukan wewenang kami,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top