Warta

DPRD Jabar Akan Kawal FKPPN Jabar – Banten

BAWAKALEM. DPRD Jabar selaku perwakilan rakyat menerima mediasi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait pelunasan Santunan Hari Tua (SHT).

Diketahui, FKPPN Jabar-Banten menuntut pelunasan SHT, namun pihak PTPN VIII belum mampu melunasi SHT. Sebab kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang mengalami kerugian besar.

Ketua komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan mengatakan, pada intinya FKPPN Jabar-Banten meminta hak SHT dilunasi secepatnya. Akan tetapi, pihak PTPN VIII melalui Direktur memberikan kesimpulan, pihak PTPN VIII bukan tidak berniat untuk melunasi SHT, akan tetapi terdapat kendala-kendala yang dialaminya.

“Hari ini alhamdulillah dari jajaran Direksi PTPN VIII dengan pihak FKPPN Jabar-Banten bertemu,” ucap Dadang, Rabu (2/12).

Berdasarkan pengakuan Direktur PTPN VIII, Mohammad Yudayat, PTPN VIII saat ini dalam kondisi yang tidak menguntungkan, namun terdapat upaya untuk melakukan pelunasan SHT. Satu di antara upayanya yakni menawarkan aset dan lainnya sebagai niat baik dari direksi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami juga menawarkan kepada pihak FKPPN Jabar-Banten untuk menempuh jalur hukum melalui Disnakertrans Jabar,” imbuhnya.

Menurutnya, DPRD Jabar akan mengawal FKPPN Jabar-Banten, bila hal tersebut memang akan ditempuh. Akan tetapi pihaknya tidak bisa terlalu jauh mengintervensi, sebab persoalan tersebut merupakan internal perusahaan dan karyawan.

“Akan tetapi bilamana tawaran yang telah digulirkan diterima maka kami akan mengawalnya,” ujarnya.

Dengan demikian, Dadang menjelaskan, seperti apa kedepan dan niatan mereka terkait tawaran tersebut pihaknya tidak akan memaksakan kehendak. Pasalnya, jika sudah masuk ke pengadilan menjadi urusan hukum, dan pihak yang berwenang yang nantinya akan mengeksekusinya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top