Warta

Lindung Kaum Difabel, DPRD Jabar: Penegakan Hukum Tak Pandang Fisik

BAWAKALEM. Orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mendapatkan hak sebagai warga negara yang sama dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan negatif dari segilintir orang.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Dadang Kurniawan menjelaskan, penghinaan atau stigma negatif yang dilayangkan pada penyandang difabel dapat terjerat hukum. Sebab, penegakkan hukum itu tidak memandang fisik maupun latar belakang.

“Jika terjadi kasus terhadap pelecehan dan penghinaan penyandang disabilitas tidak akan memandang fisik untuk proses hukum,” ucap Dadang, Rabu (2/12).

Pihaknya mengimbau, kepada seluruh masyarakat bersikap baik dan sewajarnya saat memperlakukan penyandang difabel, dan harusnya masyarakat yang tidak mengalami kekurangan dapat membantunya.

Ia pun menegaskan, DPRD Jabar khususnya Komisi V tidak akan diam apabila kasus pelecehan maupun penghinaan terhadap penyandang difabel terjadi.

“Tapi kalau konteks pandangan negatif kami akan melawan, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Saat ini, pihaknya pun sedang gencar mencanangkan dari segi penganggaran dan lainnya, guna mewujudkan keberpihakkan terhadap penyandang difabel. Komisi V DPRD Jabar pun akan konsisten memberikan perhatian kepada penyandang difabel melalui kebijakan.

Untuk diketahui, Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakar (RBM) Kota Bandung menemukan kasus stigma dan penilainya negatif terhadap penyandang difabel. Hal tersebut berasal dari masyarakat bahkan dari pihak keluarga.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top