Warta

DPRD Jabar Sebut Butuh Kajian Komprehensif Bagi Daerah Yang Akan Lakukan Pemekaran

BAWAKALEM. Penentuan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) membutuhkan pengkajian secara mendalam daru berbagai sudut pandang. Sebab untuk menyatakan CDOB telah layak atau belum dilakukan pemekaran tidak cukup dengan hasil tinjauan masyarakat maupun pakar.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengungkapkan, daerah yang akan dilakukan pemekaran tidak boleh menjadi permasalahan bagi daerah induknya. Ia mencontohkan, kawasan Lembang menjadi satu di antara pusat kota yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“KBB harus mempertimbangkan untuk melepaskan kawasan Lembang sebagai CDOB,” ucap Bedi, Senin (7/12).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, setelah pencabutan moraturium oleh Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada DPR atau DPD RI. Kemudian, dibentuk tim kerja pengkajian CDOB guna menilai kelayakan sebuah daerah yang dilakukan pemekaran.

“Setelah dinyatakan layak, pihak terkait akan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga tahun sebagai plt daerah persiapan,” ungkapnya.

Menurutnya, penunjukan plt bagi daerah persiapan, pelayanan publik akan mengalami perubahan signifikan. Akan tetapi, pihaknya memiliki keyakinan semua daerah pemekaran yang telah dilakukan mengalami kesuksesan jika dilihat dari kabupaten kota yang baru menjadi daerah pemekaran.

“Indikator itu akan dianalisa, apakah gagal atau berhasil,” ujarnya.

Sehingga, nantinya DOB harus mendahulukan pembangunan infrastruktur jalan, sarana kesehatan dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan lebih awal agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari DOB.

“Setelah hal tersebut dilakukan, kemudian dilakukan pembangunan infrastruktur terkait komplek pusat pemerintahan DOB,” tandasnya.

Facebook Comments

Terpopuler

To Top